SISTEM PERS OTORITARIAN .
KELEBIHAN NYA : Pada sistem ini, negara sangat berkuasa dalam media,sehingga media dilarang mengkritik sistem pemerintahansuatu negara,kebebasan berpendpat sangat kecil atau terbatas, bagi yang "melanggar" maka akan mendapat tekanan tersendiri dari pemerintah. selain itu,dengan sistem ini, negara bisa melakukan penyeragaman itu untuk mencapai kestabilan negara yang diingin kan. perselisihan atau peperangan bisa berkurangkarena, banyak dari masyarakat tidak bebas dalam mengeluar kan pendapat sebagai dampak dari ketat nya media dalam negara tersebut.
KELEMAHAN NYA : Dalam sistem ini, negara menganggap diri nya penguasa dan masyarakat tidak berhak mengeluarkan pendapat, media pun trebatas dalam menyampai kan informasi sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang,dan biasa nya media hanya memberitakan hal-hal positiv dari pemerintahan sebuah negara.
SISTEM PERS LIBERTARIAN
KELEBIHAN NYA: Sistem pers ini sangat menghargai kebebasan individu,sehingga masyarakat bebas mengeluarkan pendapat mereka sekecil apapun. disini, masyarakat bisa mendukung ada menentang kebijakn pemerintah. media melaksanakan fungsi nya secara tepat, yaitu sebagai badan pengawas kinerja pemerintah.
KELEMAHAN NYA : Masyarakat yang bebas tampa batas pun tidak baik dalam kehidupan bernegara. dalam kehidupan perlu adanya aturan-aturan.pers yang terlalu bebas juga bisa menyebab kan individu terlalu bebas berpendpat , bahkan terkadang bisa menyebab kan perndahan terhadap suku/ras lain.media yang terlau bebas juga bisa berdampak pada penyajian nya yang berbau pornografi.masyarakat bisa menjadi masyarakat yang anarkis.
MINATI ARTA
153070326
Senin, 29 Juni 2009
Jumat, 26 Juni 2009
OTORITARIAN VS LIBERTARIAN
OTORITARIAN VS LIBERTARIAN
Sering mendengar istilah media massa?
Pasti nya sering bukan?apa lagi di zaman seperti sekarang ini, media massa rasanya sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.nah, bagaimana dengan
Sistem media massa?sistem media otoritarian?sistem media massa Libertarian?
Sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung serta berhubungan,dan masing-masing komponen tersebut juga berdiri dan fungsi sendiri.Namun saling berkaitan demi tercapai nya suatu tujuan yang telah ditentukan.
Sedangkan media massa pada dasar nya medium(perantara) atau sallluran (channel) bagi pernyataan-pernyataan,yang oleh komunikator nya ditujukankepada penerima nya yaitu khalayak.
Sistem media massa yang dianut tiap Negara bebeda antara satu dengan yang lain,hal ini disebabkan nada nya perbedaan di bidang filsafat sosial,ideology,kebudayaan,agama,kebiasaan .
Sistem media massa dalam satu Negara sangat berkaitan erat dengan filsafat sosial nya, maupun system sosial politik nya. Jadi begini, tiap Negara mempunyai filsafat sosial masing-masing yang berbeda dengan Negara lain yang tentu nya menjadi pandangan hidup, dari Negara tersebut.lalu filsafat sosial mempengaruhi system sosial politik dalam masyarakat nya, dan otomatis dari sisem sosial politik jadi mempengaruhi system media massa yang di gunakan dalam masyarakat.
Filsafat sosial ada yang bersifat absolutisme dan rasionalisme. Absloutisme bisa disebut juga kebenaran mutlak yang di pertegas Negara melalui orang-orang tertentu. Jadi , pada masyarkat Negara yang menganut absolutisme, biasa nya Negara menjadi ekspresi tertinggi , sesuatu dianggap benar jika Negara membenar kan nya. Pada Negara yang menganut filsafat seperti ini, biasa nya individu tidak bebas mengeluarkan pendapat.
Berbeda dengan filsaafat sosial yang rasionalisme, disini masyarkat mempercayai sesuatu berdasar kan ke benaran yang dapat diterima akal pikiran dan individu bebas berpendapat.
Sistem media massa otoritarian merupakan system media dimana kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka, disini bisa dikatakan Negara.Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan.
Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
Teori pers libertarian memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran.
Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.
Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.
MINATI ARTA
153070326
Sering mendengar istilah media massa?
Pasti nya sering bukan?apa lagi di zaman seperti sekarang ini, media massa rasanya sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.nah, bagaimana dengan
Sistem media massa?sistem media otoritarian?sistem media massa Libertarian?
Sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung serta berhubungan,dan masing-masing komponen tersebut juga berdiri dan fungsi sendiri.Namun saling berkaitan demi tercapai nya suatu tujuan yang telah ditentukan.
Sedangkan media massa pada dasar nya medium(perantara) atau sallluran (channel) bagi pernyataan-pernyataan,yang oleh komunikator nya ditujukankepada penerima nya yaitu khalayak.
Sistem media massa yang dianut tiap Negara bebeda antara satu dengan yang lain,hal ini disebabkan nada nya perbedaan di bidang filsafat sosial,ideology,kebudayaan,agama,kebiasaan .
Sistem media massa dalam satu Negara sangat berkaitan erat dengan filsafat sosial nya, maupun system sosial politik nya. Jadi begini, tiap Negara mempunyai filsafat sosial masing-masing yang berbeda dengan Negara lain yang tentu nya menjadi pandangan hidup, dari Negara tersebut.lalu filsafat sosial mempengaruhi system sosial politik dalam masyarakat nya, dan otomatis dari sisem sosial politik jadi mempengaruhi system media massa yang di gunakan dalam masyarakat.
Filsafat sosial ada yang bersifat absolutisme dan rasionalisme. Absloutisme bisa disebut juga kebenaran mutlak yang di pertegas Negara melalui orang-orang tertentu. Jadi , pada masyarkat Negara yang menganut absolutisme, biasa nya Negara menjadi ekspresi tertinggi , sesuatu dianggap benar jika Negara membenar kan nya. Pada Negara yang menganut filsafat seperti ini, biasa nya individu tidak bebas mengeluarkan pendapat.
Berbeda dengan filsaafat sosial yang rasionalisme, disini masyarkat mempercayai sesuatu berdasar kan ke benaran yang dapat diterima akal pikiran dan individu bebas berpendapat.
Sistem media massa otoritarian merupakan system media dimana kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka, disini bisa dikatakan Negara.Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan.
Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
Teori pers libertarian memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran.
Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.
Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.
MINATI ARTA
153070326
Langganan:
Postingan (Atom)